PERMODALAN....MASALAH LAMA USAHA KECIL DAN MIKRO YANG BELUM TERSELESAIKAN

Usaha mikro dan kecil terus menerus bekembang dan bertahan dalam perkonomian global yang sedang menurun, stabil maupun saat perekonomian terus meningkat. Negara berkembang seperti Indonesia memiliki masalah dalam kemiskinan yang harus ditangani dengan optimal, usaha mikro dan kecil merupakan salah satu sektor yang menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Ismawan[1] mengatakan bahwa dalam menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia, pengembangan usaha mikro merupakan sebuah solusi yang baik bila dapat dioptimumkan karena di Indonesia lapisan pengusaha mikro dan kecil sebesar 98 persen dari seluruh total unit usaha.

Sektor usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia sangat potensial dikembangkan. Menurut Kementrian Koperasi dan UKM[2] Sektor UMKM yang didalamnya terdapat usaha kecil dan usaha mikro terbukti memberikan kontribusi 57,12 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB),  bahkan sektor ini telah menyerap 101,72 juta orang tenaga kerja atau 97,3 persen dari total tenaga kerja Indonesia 

Permasalahan usaha mikro salah satunya adalah kurangnya permodalan. Hal ini didukung oleh analisis dari Ismawan yang menyatakan bahwa kesulitan usaha mikro dan kecil yang utama adalam permodalan, dengan persentasi antara 36 persen hingga 50 persen dibanding dengan lima jenis kesulitan lain seperti pengadaan bahan baku, pemasaran, teknik produksi dan manajemen serta persaingan. Pernyataan ismawan didukung oleh data dari Badan Pusat Statistik[4] dalam sensus UMKM yang menyatakan bahwa kendala permodalaman KUMKM yang didalamnya terdapat usaha kecil dan mikro adalah sebesar 21,62 persen.

Dalam mendukung usaha mikro dan kecil untuk terus berkembang maka berbagai pihak seperti pemerintah dan pihak-pihak yang dapat membantu harus memberikan pemecahan masalah khususnya dari kebutuhan modal. Semua upaya dari berbagai pihak untuk memecahkan permasalahan dan kendala usaha mikro dan kecil akan berdampak pada perkembangan  usaha mikro dan kecil sekaligus untuk membuat pelaku usaha mempersiapkan diri menghadapi mayarakat ekonomi ASEAN pada tahun 2015 sebagai bentuk integrasi ekonomi ASEAN.

Pembiayaan formal dan informal merupakan solusi usaha mikro dan kecil dalam memenuhi kebutuhan modal, salah satuya adalah Bank tetapi masalahnya adalah banyak pelaku usaha mikro yang tidak terbiasa berhubungan dengan bank dan tinggi dalam suku bunga kredit mikro, sehingga penyaluran kredit tidak optimal. Selain itu menurut Supriyanto[5] persyaratan dalam meminjam modal ke bank sulit dipenuhi oleh usaha mikro dan kecil seperti agunan dan laporan keuangan .

Pemerintah telah mengoptimalkan tugas bank yaitu penyaluran dana atau kredit khususnya untuk UMKM dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 yaitu mewajibkan bank menyalurkan kredit minimal 20 persen yang dihitung berdasarkan rasio  kredit atau pembiayaan UMKM terhadap total kredit atau pembiyaan, hal ini dilakukan pemerintah karena menimbang bahwa UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian dan pengendalian inflasi. Di Lapangan, Kebijakan Bank Indonesia belum membuat perbankan optimal dalam penyaluran kredit ke usaha mikro dan kecil.

Permasalahan masih banyaknya UMKM yang belum menggunakan modal perbankan sebagai modal kerja didukung oleh data kementrian Koperasi dan UKM yang menyatakan bahwa baru 21 persen usaha kecil dan usaha mikro  yang mengakses pinjaman ke perbankan. Masih adanya 79 persen UMKM yang belum mengakses pinjaman ke perbankan membuat peluang pasar kredit UMKM bagi bank, 79 persen merupakan jumlah yang tinggi jika dilihat dari jumlah unit usaha mikro dan kecil, kurang lebih masih ada 44.623.619 unit usaha.  jumlah kreditnya yang tidak besar namun jumlah debiturnya besar sehingga volume total kredit sangat besar. Pada tahun 2014 Suku bunga untuk kredit mikro rata-rata  diatas 20 persen, sementara bila dibandingkan dengan debitur korporasi suku bunganya hanya rata-rata 13 persen menurut data Bank Indonesia .

BRI Syariah dan BTPN adalah dua bank yang masuk kedalam pasar kredit mikro. BRI Syariah mengikuti keberhasilan  Bank Rakyat Indonesia sebagai 99,999967 persen pemegang saham BRI Syariah dalam mengambil pangsa pasar UMKM, dengan strategi menggunakan fasilitas cabang BRI yang telah ada dengan menawarkan produk pembiyaan UMKM berbasis syariah membuat BRI Syariah mempunyai pangsa pasar pembiyaaan UMKM yang besar dibanding Bank syariah lainnya yang lebih lama berdiri. Pembiayaan mikro tahun 2013 BRI syariah[6] mencapai Rp 2,5  Triliun menyumbang 30 persen dari total pembiayaan dan Tahun 2014 menargetkan pembiyaan mikro tumbuh Rp 1,5 Triliun dengan cara membangun 120 outlet mikro. Masalah bank syariah adalah mengenai jangkauan yang belum luas hingga ke kabupaten , namun BRI syariah mampu menangani masalah tersebut dengan membuat kantor layanan syariah di dalam kantor cabang atau kantor cabang pembantu BRI yang memang telah memiliki jangkauan yang sangat luas di pelosok Indonesia.

Bank Tabungan Pensiunan Nasional atau Bank BTPN telah mengambil pasar kredit mikro dengan cara yang lebih persuasif kepada calon nasabah, BTPN mendampingi dan memberi pelatihan dan pengawasan yang teratur terhadap usaha mikro dan kecil yang menjadi nasabahnya. Pelatihan yang dilakukan seperti pembuatan laporan keuangan sederhana agar usaha berjalan teratur, hal ini merupakan hal yang positif bagi nasabah sehubungan dengan pentingnya laporan keuangan dalam usaha khususnya dalam peminjaman kredit. Tahun 2013 BTPN[7] menyalurkan kredit UMKM sebesar 12 Triliun atau 25 persen dari total kredit yang disalurkan dan Tahun 2014 menargetkan pertumbuhan 15 persen hingga 17 persen dalam kredit UMKM.

Banyak Bank yang masuk kedalam pasar kredit atau pembiayaan usaha mikro dan kecil, hal ini menunjukan pasar kredit atau pembiayaan ini menguntungkan namum memiliki resiko yang juga tidak kecil, hal tersebut dapat dilihat dari NPL yang menurut Data Bank Indonesia[8] menujukkan untuk usaha mikro NPL sebesar 3,24 persen dan usaha kecil sebesar 4,56 persen. Resiko dan Suku bunga yang tinggi merupakan Pekerjaan rumah bagi pemerintah bila ingin menyelesaikan masalah permodalan dalam rangka membangun usaha kecil dan mikro Indonesia, meskipun usaha pemerintah dalam peraturan Bank Indonesia telah berusaha agar usaha kecil dan mikro lebih mudah mengakses permodalan harus di apresiasi.

---

[1] Ismawan B. 2013. Sebuah upaya perguruan tinggi mengatasi kemiskinan melalui pengembangan usaha mikro. Temu Nasional Penanggulangan Kemiskinan 2013 [Internet]; Depok (ID). hlm 1; [Diunduh 14 Juni 2014]. Tersedia Pada http://www.ui.ac.id/id/news/archive/6883.

[2] Kementrian Koperasi dan UKM. 2013. Sektor UMKM Menyerap 97,3 persen  Dari Total Tenaga Kerja Indonesia. [Diunduh 12 Juni 2014 ]. Tersedia pada: http://www. sindotrijaya.com/news/detail/3910/sektor-umkm-menyerap- 973- dari-total-tenaga-kerja indonesia#.UrLo8OJWhds

[3] Kementrian Koperasi dan UKM. 2013. Jumlah unit usaha mikro dan kecil. [Diunduh 2013 14 Juni 2014 ]. Tersedia pada: www.depkop.go.id.

[4] Badan Pusat Statistik. 2013. Kendala utama UMKM berdasarkan sensus UMKM 2012 (diacu 14 Juni 2014). Tersedia Pada www.bps.go.id

[5] Supriyanto. 2006. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan. Jurnal Ekonomi dan  Pendidikan 3(1): 1-16.

[6] BRI Syariah. 2014. Laba BRI Syariah Tumbuh 14,5 persen (Diacu 14 Juni 2014). Tersedia pada www.brisyariah.co.id

[7] Nawangwulan M. 2014. Kredit BTPN Tumbuh 19 Persen di 2013 (Diacu 14 Juni 2014). Tempo.  Tersedia pada http://m.tempo.co/read/news/2014/02/18/087555427/kredit-BTPN-Tumbuh-19-Persen-di-2013

[8] Bank Indonesia. 2014. Data NPL Perbankan Indonesia (Diacu 14 Juni 2014). Tersedia Pada  http://www.bi.go.id/id/umkm/kredit/data/Documents/Perkembangan%20Kredit%20UMKM%20dan%20MKM%20Februari%202014_NPL .pdf